Kabinet Wilopo, Sejarah Pembentukan Sampai Berakhirnya Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo, Sejarah Pembentukan Sampai Berakhirnya Kabinet Wilopo - Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya pada saat Indonesia baru saja merdeka, terjadi banyak gejolak. Gejolak ini kemudian membuat kondisi di Indonesia belum bisa stabil untuk menata negara dan bangsa. Ada banyak masalah yang sangat urgent dan mendesak untuk segera mendapatkan solusi yang cepat dan tepat. Sedangkan, pembentukan kabinet pada saat itu masih sangat labil. Setelah kemerdekaan 1945, sebenarnya sudah digelar pemilu untuk pertama kali di Indonesia. Pemilu pertama kali di Indonesia tersebut digelar pada tahun 1955 sehingga sampai sekarang sangat populer dengan sebutan Pemilu1955.

Kabinet Wilopo

Setelah digelar Pemilu dan kemudian masing-masing partai yang mendapatkan suara dan mendapatkan kursi di parlemen, namun keadaan ini belum cukup menjadikan Indonesia stabil. Pertikaian masih sering terjadi, mulai dari para elit yang berebut kekuasaan sampai pada pemberontakan yang terjadi di beberapa pelosok daerah. Bahkan, meski sudah dibentuk Kabinet, namun tetap saja kabinet belum bisa menjalankan program kerjanya dengan maksimal karena ada nya masalah atau konflik baik dari luar maupun dari dalam kabinet sendiri. Kebinet pun sering berganti-ganti, ada Kabinet Natsir, ada Kabinet Ali Sosroamidjojo I dan ada juga Kabinet Djuanda. Selain itu, ada juga Kabinet Wilopo yang masa kerjanya adalah mulai dari 1955 sampai 1959.

Baca juga : Sejarah Pemilu 1955

Lalu bagaimana sebenarnya sejarah Kabinet Wilopo ini, lalu apa saja program kerjanya, dan juga kapan berakhirnya, langsung saja, simak penjelasan kami di bawah ini.

1. Pembentukan Kabinet Wilopo

Pada awal pembentukan Kabinet Wilopo ini, pada awalanya adalah Presiden Soekarno menunjuk dua orang untuk menjadi formatur dalam membentuk Kabinet. Kedua orang tersebut adalah Sidik Joyosukarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi. Soekarno meminta kepada kedua orang tersebut untuk membentuk dan menyususn sebuah kabinet yang kuat dan mendapatkan dukungan yang cukup dari parlemen. Namun sayang, usaha ini menemui jalan buntu karena tidak ditemukan kesepakatan siapa saja yang akan didudukkan dalam kabinet pengganti Kabinet Sukiman ini. Kabinet Sukiman sendiri dianggap sebagai kabinet yang gagal dalam menjalankan amanatnya.

terjadi banyak sekali masalah seperti krisis moral yang bisa dilihat dari maraknya kosupsi yang terajadi di setiap lembaga pemerintahan. Selain korupsi, gaya hidup yang hedonis juga menjadi masalah yang menyebabkan Kabinet Sukiman ini gagal. Ditambah lagi masalah Irian Barat yang tak kunjung selesai semenjak dari Kabinet Natsir semakin memperburuk kondisi Kabinet Sukiman. Belum lagi hubungan buruk antara Sukiman dengan militer. Hal ini tercermin dari kurang tegasnya Pemerintah dalam menindak dan menghadapi pemberontakan yang terjadi di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan juga Jawa Barat.

Dan yang kemudian membuat Kabinet Sukiman jatuh adalah karena penandatanganan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat kepada Indonesia yang didasarkan atas Mutual Security Act ( MSA ). Kesepakatan ini kemudian menimbulkan tafsir bahwa Indoenseia telah masuk pada Blok Barat yang tentunya hal ini bertentangan dengan prinsipdasar politik Indonesia yang bebas aktif. Bebas aktif artinya bebas dari blok Barat maupun Blok Timur, tapi meski tidak masuk blok manapun, Indonesia tetap aktif di dunia internasional dengan menyalurkan aspirasinya. Tindakan kesepakatan yang diambil Sukiman ini kemudian membuat Masyumi dan PNI menarik dukungannya kepada kabinet tersebut. Kemudian terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden dan sama dengan Kabinet Sukiman berakhir.

Akhirnya, karena kedua formatur menemui jalan buntu dalam membentuk kabinet, maka pada tanggal 19 Maret, kedua formatur mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno yang kemudian menunjuk Mr. Wilopo dari PNI sebagai formatur baru. Dan tidak lama kemudian pada tanggal 30 Maret, Mr. Wilopo mengajukan susunan daftar kabinetnya yang baru yang tersusun atas PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya). Kemudian disusul dengan Partai Buruh dan PSII masing-masing 1orang dan golongan orang tak berpartai 3 orang. Dalam menyusun kabinetnya kala itu, Wilopo membentuk tim kabinetnya dengan mengusahakan adanya satu tim yang dianggap sebagai Zaken Kabinet atau kabinet yang ahli pada bidangnya yang bukan tunjukan atau representative dari Partai Politiknya. Dalam iklim politik saat itu, partai-partai kecil tetap diperhitungkan kehadirannya untuk bisa mencapai mayoritas di dalam parlemen.

2. Program Kerja Kabinet Wilopo

Dalam menjalankan pemerintahan, tentunya setiap Kabinet memiliki program kerja masing-masing yang berbeda. Program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo I misalnya, tentu tidak sama dengan program kerja Kabinet Djuanda. Hal ini bisa terjadi karena situasi dan kondisi yang dihadapi dalam setiap kabinet berbeda-beda, sehingga masalah juga berbeda dan tentunya prioritas utama yang dikerjakan juga berbeda. Nah, sama halnya dengan Kabinet Wilopo, kabinet ini juga mempunyai prioritas utama yang akan dikerjakan dalam masa tugasnya. Ada beberapa hal pokok yang menjadi program kerja dari Kabinet Wilopo, seperti persiapan penyelenggaraan Pemilu, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan masih banyak lagi yang lainnya, selengkapnya seperti di bawah ini.

a. Organisasi Negara

- Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan dewan daerah

- Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah

- Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat

b. Kemakmuran

- Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat

- Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah

- Usaha memperbaiki bidang pendidikan

c. Keamanan

- Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai Negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara

- Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman

d. Perburuhan

Melengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses nasional

e. Pendidikan dan Pengajaran

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran

f. Luar Negeri

- Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamian dunia

- Menyelesaikan penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan Nederland ( Belanda)

- meneruskan perjuangan menggabungkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia secepatnya

3. Susunan Kabinet Wilopo

Setelah di atas membahas program kerja kabinet Wilopo, kini adalah waktunya mengetahui beberapa anggota Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini tersusun atas 19 anggota beserta Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Dari keanggotaan Menteri pada Kabinet Wilopo tersebut, tentu dipilih dari orang-orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni dan ahli pada bidangnya. Hal ini tentu saja bertujuan untuk bisa segera menyeelsaikan masalah bangsa yang sangat penting dan sangat mendesak. Lalu siapa saja nama-nama Menteri dalam kabinet Wilopo, simak di bawah ini daftar lengkapnya.

1. Perdana Menteri : Mr. Wilopo dari partai PNI

2. Wakil Perdana Menteri : Prawoto Mangkusasmito  dari partai Masyumi

3. Menteri Luar Negeri : Mr. Wilopo dari partai PNI

4. Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh. Roem dari partai Masyumi

5. Menteri Pertahanan : Sri Sultan Hamengku Bowono IX

6. Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wiriadinata dari partai PSI

7. Menteri Penerangan : Mr. Arnold Mononutu dari partai PNI

8. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dari partai PSI

9. Menteri Petanian : Moh. Sardjan dari partai Masyumi

10. Menteri Perekonomian : Mr. Sumanang dari partai PNI

11. Meneteri Perhubungan : Ir. Djuanda

12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Suwarta dari partai Katolik

13. Menteri Perburuhan : Ir. Iskandar Tedjasukmana dari partai Buruh

14. Menetri Sosial : Anwar Tjokroaminoto dari partai PSII

15. Menteri P & K : Prof. Dr. Bader Djohan

16. Menteri Agama : K.H Faqih Usman dari partai Masyumi

17. Menteri Kesehatan : Dr. Johanes Leimena dari partai Parkindo

18. Menteri Urusan Pegawai Negeri : R.P. Suroso dari partai Parindra

19. Menteri Urusan Umum : M.A. Pallaupessy dari partai Demokrat

Baca juga : Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Dalam setiap pemilihan Kabinet yang dilakukan, selalu saja ada pihak-pihak yang merasa kurang berkenan. Pada kabinet Wilopo ini, yang merasa kurang berkenan dan sakit hati adalah NU. Karena NU saat itu mengusulkan menteri Agama berasal dari NU, untuk nama wakil yang diajukan adalah K.H. Wahid Hasyim. Namun ternyata yang menjadi Menteri Agama waktu itu adalah K.H Faqih Usman dari Muhammadiyah yang kemudian membuat NU sakit hati. Sehingga waktu itu di dalam intern Masyumi sendiri terjadi konflik internal yang cukup tajam karena masalah pembagian menteri ini. Sehingga akibatnya adalah NU marah dan akan keluar dari Masyumi karena tidak mendapat jabatan kursi Menteri Agama.

4. Hambatan Dan Kesulitan Yang Dihadapi Kabinet Wilopo

Dalam menjalankan program kerja, sebuah kabinet tentu saja memiliki berbagai masalah dan kendala yang harus dihadapi. Demikian halnya dengan Kabinet Wilopo, juga memiliki beragam masalah yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang sesegera mungkin. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi, di bawah ini adalah beberapa kendala yang dihadapi Kabinet Wilopo.

1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat

2. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak

3. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa

4. Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan

5. Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952, yakni konflik dalam tubuh TNI Angkatan Darat

6. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa

5. Kejatuhan Kabinet Wilopo

Dalam menjalankan tugas dan program kerjanya, kabinet Wilopo mengalami banyak kendala dan kesulitan yang tak kunjung bisa diselesaikan. Terutama kesulitan yang terkait dengan penyelesaian masalah-masalah gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang kemudian mengganggu kestabilan politik dan ekonomi Indonesia. Puncak dari berbagai masalah yang kemudian mengantar kepada kejatuhan Kabinet Wilopo adalah ketika Kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing yang berada di Sumatera Utara. Kebijakan yang diambil Kabinet Wilopo saat itu ternyata mendapatkan tentangan dari wakil-wakil partai oposisi. Tentangan dari wakil partai oposisi di DPR itulah yang kemudian mengantar kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 2 Juni 1953 dalam usia yang masih sangat muda yaitu 14 bulan.

6. Profil Dan Biodata Wilopo Secara Singkat

Untuk mengenal lebih jauh mengenai Kabinet Wilopo, di bawah ini kami sampaikan mengenai profil dan biodata Wilopo secara singkat untuk Anda. Karena bagaimanapun juga profil dan Biodata Wilopo sangat penting untuk diketahui untuk juga dalam rangka lebih mengenali Kabinet Wilopo. Di lain waktu dan kesempatan insyaalloh akan kami sampaikan profil dan biodata Wilopo secara lebih lengkap untuk Anda. Untuk profil dan biodata Wilopo secara singkat, perhatikan di bawah ini.

Nama           : Wilopo

Gender         : Laki-laki

Tempat Lahir   : Purworejo, Jawa Tengah

Tanggal Lahir  : 1908

Riwayat Karir :

· Menteri muda perburuhan kabinet Amir Syarifudin 1 dan kabinet Amir Syarifudin II (1947-1948)

· Menteri Perburuhan Kabinet Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

· Menteri Perdagangan dan Perindustrian kabinet Sukirman-Suwiryo (1951-1952)

· Menteri Luar Negeri Kabinet Wilopo (1952)

· Perdana Menteri Kabinet  Wilopo (1952-1953)

· Ketua Konstituante (1955-1959)

· Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia (1968-1978)

· Anggota Komite Empat Tim Pemberantasan Korupsi (1970)

Jabatan dalam kabinet :

· Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir Syarifudin I masa kerja 3 Juli 1947-11 November 1947

· Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir Syarifudin II masa kerja 11 November 1947-29 Januari 1948

· Menteri Perburuhan dalam kabinet RIS masa kerja 20 Desember 1949-6 Septembern1950

· Menteri Luar Negeri dalam kabinet Wilopo masa kerja 3 April 1952-29 April 1952

Nah teman-teman, itulah beberapa informasi terkait seluk beluk Kabinet Wilopo yang bisa kami sampaikan untuk Anda semua. Semoga info mengenai Kabinet Wilopo di atas bisa menambah informasi Anda terkait Kabinet Wilopo. Untuk informasi lainnya terkait Kabinet Wilopo, maupun tentang berbagai Pemilu dan Pemilu 1955, akan selalu kami update di lain waktu dan kesempatan.